Kemendes PDTT Gelar Pelatihan Literasi Keuangan, Dorong Akses Layanan Keuangan di Desa Haikatapu

Haikatapu, 19 November 2025 – Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (Ditjen PEID) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan Tingkat Desa di Desa Haikatapu.

Pelatihan intensif ini dilaksanakan selama lima hari penuh, mulai dari tanggal 15 hingga 19 November 2025, dan diikuti secara antusias oleh masyarakat Desa Haikatapu.

Mewakili Kepala Desa Haikatapu, Bapak Yunus T. Maukonda selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa. Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Yunus T. Maukonda menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Kemendes PDTT ini.

"Literasi keuangan adalah kunci. Dengan memahami bagaimana mengelola uang, merencanakan investasi, dan mengakses layanan keuangan formal seperti perbankan atau pinjaman modal usaha yang sehatkita bisa bersama-sama mengangkat taraf hidup danmemajukan potensi ekonomi desa kita Kepada seluruh peserta, manfaatkan waktu empat hari ini sebaik-baiknya. Serap ilmu yang diberikan, ajukan pertanyaan, dan mari kita terapkan bersama di kehidupan sehari-hari" Kata Yunus.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek penting, antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Keluarga: Teknik menyusun anggaran, menabung, dan mengendalikan utang.

2. Investasi dan Risiko: Pengenalan produk investasi sederhana dan mitigasi risiko penipuan keuangan.

3. Akses Layanan Keuangan Formal: Prosedur dan manfaat menggunakan layanan bank, BUMDes, dan lembaga keuangan mikro resmi.

4. Penggunaan Teknologi Keuangan (Fintech): Pengenalan layanan pembayaran digital dan cara bertransaksi yang aman.

Diharapkan, setelah pelatihan ini, masyarakat Desa Haikatapu dapat lebih cakap dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada rentenir atau praktik pinjaman informal yang merugikan.